BUMN, Pekerjaan, dan ROI Kekuasaan

 

Saudaraku, mencari pekerjaan di negeri ini tidak pernah mudah. Skill terbatas, pengalaman minim, dan persaingan yang begitu padat membuat banyak orang merasa tersisih. Bayangkan, setiap tahun Indonesia melahirkan 700–800 ribu sarjana baru. Fresh graduates terutama harus berjuang keras, sementara profesional berpengalaman tetap menghadapi jalan terjal bila credential mereka tidak sesuai dengan posisi yang diincar.

“Salah satu jalan yang dianggap menggiurkan adalah melamar ke BUMN. Konon, no offence, kultur budaya BUMN mirip birokrasi pegawai negeri, sehingga credential dari pegawai swasta yang minimpun bisa mendapatkan perhatian extra disitu. Ada pepatah lama mengatakan, "in the land of the blind, a one-eyed man is king". Alternatif lain, tentu saja, adalah masuk ke partai politik—di mana prasyarat pendidikan dan pengalaman kerja praktis tidak menjadi hambatan.

Bagi profesional swasta tingkat menengah yang kesulitan bersaing di pasar naker, peluang menggiurkan adalah mengincar kursi atas BUMN. Namun, posisi ini menjadi incaran banyak pihak. Strategi yang diperlukan bukan sekadar rekam jejak profesional, dan koneksi. Justru kepintaran dalam ‘bermain’ dan kemampuan menjual diri sering kali lebih menentukan—tentu saja dengan menyiapkan ‘pelicin’ untuk memperlancar jalan. Dari sinilah muncul fenomena: perekrutan level atas di BUMN menjadi ladang bisnis bagi para rekruter dan bohir.

Apa konsekuensinya? Bagi Pejabat BUMN dan Pejabat Publik, yang mereka layani menjadi produk dari sebuah proses bisnis, lengkap dengan hitungan ROI—Return on Investment—dan kalkulasi cuan. Jabatan bukan lagi sekadar amanah, melainkan hasil dari transaksi yang bisa diukur nilainya. Fenomena ini terasa semakin nyata dalam 10–12 tahun terakhir. BUMN, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi negara, justru sering dipersepsikan sebagai arena perebutan posisi dengan logika bisnis.

Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar persepsi publik, atau memang realitas yang sudah mengakar? Jika jabatan di BUMN dipandang sebagai investasi dengan ROI, maka publik pun akan menuai hasil dari logika bisnis itu. Dan hasilnya, seperti yang kita lihat, tidak selalu sejalan dengan kepentingan bangsa. Mari kita renungkan bersama: apakah kita sedang membiarkan BUMN menjadi panggung bisnis jabatan, atau masih ada ruang untuk mengembalikannya sebagai pilar ekonomi dan pelayanan publik?