POTRET POLITIK KITA

 

Memilih calon presiden / wakilya untuk negara sebesar dan semajemuk Indonesia bukan perkara mudah. Cakupan geografi yang sedemikian luas mau tidak mau menimbulkan fenomena seorang calon yang sangat favorit di satu daerah misalnya pulau Jawa belum tentu dikenal baik oleh voters di luar itu. Bukan masalah kesukuan. Tapi lebih karena kurang mengenal rekam jejaknya yang relevan saja. Survey, sosmed (+ buzzers) boleh didayagunakan untuk membangun citra, namun tidakkah itu untuk dunia maya. Riil-nya tetap menyisakan banyak keraguan dan tandatanya.

Bila Tak Kenal maka Tak Sayang. 

Dari pengalaman anda sendiri menyoblos pada pemilu-pemilu sebelumnya kan merasakan nama-nama yang tersedia pada formulir tidak anda kenal kecuali fotonya. Namanyapun baru tahu saat coblosan. Mau golput serba salah karena suara anda akan terdilusi kedalam prosentase suara pemenang yang jumlahnya lebih sedikit dari seharusnya. Bahasa terangnya, pemenang dapat menjadi pemenang dengan suara relatif lebih sedikit bila banyak suara resmi dari pemilih terdaftar menjadi tidak sah, atau golput.

Menyimpulkan secara sederhana bahwa pejabat daerah harus asli putra daerah akan membelenggu orang dengan paradigma, perdebatan panjang, tentang apa yang dimaksud putra daerah. Bagaimana jika seorang putra Sumatera Utara lahir dan besar di Jawa Tengah apakah tetap dianggap bukan putra daerah? Padahal bangsa kita ini sudah berSoempah Pemoeda sejak 1928 jauh sebelum merdeka: Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air. 

Dimana Bumi Dipijak Disitulah Langit Dijunjung, katanya.

Setiap daerah tentu punya tokoh-tokoh yang dikenal oleh konstituennya terlepas asal sukunya. Idealnya mereka inilah bahan baku paling logis untuk menjadi pemimpin-pemimpin disitu. Konstituen mengenal sepak terjang, rekam jejaknya.

Tidak ada cerita lagi seorang legislator mewakili satu daerah misalnya NTT, tapi orang di NTT malah tidak mengenal kiprah di dapilnya. Tidak jelas kapan ybs kesana mendengarkan aspirasi akar rumput, menyambung rasa, melakukan audiensi, apalagi sampai memberikan kontribusi pada pembangunan dapilnya. Suaranyapun lantang bicara bukan tentang NTT.

Kenapa bisa terjadi? jawabannya karena sistem politik a la +62 saat ini memungkinkan untuk hal ini terjadi. Ketum partai dan DPPnya sangat menentukan. Sementara konstituen umum tidak tahu persis siapa yang bermain dalam penentuan nama apalagi dasar pertimbangannya.



Partai bekerja dalam gelap, namun nyata terasa. Voters tidak tahu siapa bermain dan apa deal-deal politik yang terjadi didalamnya. Voters hanya punya hak untuk nyoblos mungkin berdasarkan pada citra sang calon semata. Maka tak usah heran konsultan politik, konsultan pembangun citra sekarang ini sedang pada bersiap mendulang emas.

Apakah tidak ada yang hirau melakukan pembenahan sistem? ah .. kalo pemain politik yang paling penting bermain cantik dalam sistem, demi keuntungan pribadi dan kelompok. Voters non-partisanlah yang hirau. Sayangnya voters non-partisan tidak ada dalam struktur kekuasaan untuk melakukan perubahan. Satu-satunya saluran ya lewat audiensi dengan wakil yang dicoblosnya. Entah kapan.

Berharap partai pemenang akan memikirkan, melakukan perombakan sistem mendasar bagai pungguk merindukan bulan.  Mungkin benar, ada ongkosnya untuk menang itu. Sehingga untuk melakukan perubahan terkesan seperti main catur politik, atau mastermind.

Benarkah tidak ada jalan keluar? when there is a will there is a way ... 


(bersambung)

SP 30Apr2023