Catch-22 Kepemimpinan

Ini adalah paradoks yang menjerat bangsa: kita ingin perubahan, tapi penguasa hanya mempercayakan tanggung jawab pengelolaan Uang Publik kepada mereka yang sudah pernah memegangnya—meski nyala mereka mulai redup. Kita menuntut moral, tapi penguasa menutup pintu bagi yang menjunjungnya. Kita bicara masa depan, penguasa memilih masa lalu. 

Aset Publik triliunan rupiah sering kali dipandang sebagai urusan segelintir orang yang “sudah pernah duduk di kursi itu.” Logikanya sederhana: untuk menjadi presiden, harus pernah menjadi presiden; untuk memimpin lembaga strategis, harus pernah memimpin lembaga strategis. Tetapi logika itu, jika diterima mentah-mentah, justru melahirkan lingkaran tertutup yang menyingkirkan potensi baru, integritas segar, dan moralitas yang bersih.

Apakah pengalaman benar-benar satu-satunya tiket menuju kepemimpinan? Mari kita tengok rentang 2015-2025 saja. Tidak sedikit eksekutif berpengalaman yang tersandung kasus hukum, reputasi tercoreng, atau gagal menunjukkan kinerja. Dilain sisi, banyak figur dengan rekam jejak bersih, integritas tinggi, dan visi moral yang kuat justru tidak mendapat kesempatan karena dianggap “kurang jam terbang.”

Padahal, dalam pengelolaan dana publik, tidakkah kepercayaan adalah aset paling berharga. Investor lebih percaya pada sistem yang transparan dan orang-orang yang bebas dari konflik kepentingan, daripada sekadar nama besar dengan catatan kontroversial. Moralitas pemimpin menentukan apakah dana triliunan itu benar-benar dipakai untuk pembangunan, atau sekadar menjadi alat politik.

Catch-22 ini menjerat kita: pengalaman dianggap syarat mutlak, tetapi pengalaman sering kali datang bersama beban masa lalu. Jalan keluar sebenarnya sederhana, meski sulit dilakukan: geser paradigma seleksi dari pengalaman semata ke integritas dan moralitas selain tentunya kompetensi teknis. Gunakan track record bersih sebagai kompas, bukan sekadar portofolio jabatan. Berikan ruang bagi talenta baru, profesional muda, diaspora, dan figur yang terbukti menjaga amanah.

Negara tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah keberanian untuk memutus rantai patronase politik dan membuka pintu bagi kepemimpinan berbasis meritokrasi. Jika kita berani melakukannya, pengelolaan aset triliunan bukan lagi sekadar angka di neraca, melainkan amanah yang benar-benar membawa bangsa menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Comments

Popular posts from this blog

SUNYI DI TENGAH REPUBLIK

Jejak Imlek di Benteng Heritage

BUMN, Pekerjaan, dan ROI Kekuasaan