Probono-Publico

-


Becoming a politician in Indonesia is like entering a toll gate without needing an ID card, a driver’s license, or even knowing how to drive. Once inside, every vehicle glides smoothly toward power. No diploma checks, no work experience tests, not even a letter of recommendation from a former boss. As long as you have a “political vehicle,” the gate automatically opens.

In this country, the requirements for joining a political party are not about intellectual capacity or the idealism of serving the public interest. The requirements are more like a transaction at a parking booth: pay the fee, get the ticket, and you’re in. After all, permits themselves have long been a lucrative business, so why wouldn’t the ticket to power be the same? The public already knows this; no need to get angry—it’s common knowledge.

For job seekers exhausted by fierce competition in the labor market, joining a political party is an enticing alternative. No need for a lengthy CV, just the right “connections” and “capital.” Party leaders are well aware: the more people want in, the greater the opportunity to manage this political toll gate as a business.

It’s no wonder, then, that the quality of most legislators remains far from adequate. How can they design public regulations if they’ve never studied public governance? How can they speak for the people if all they understand is group interest? The result is legislation that looks more like advertising brochures: full of jargon, lacking substance.

Yet there is another, nobler path: Probono Publico. Working for free in service of the public, building a track record in law, healthcare, education, sanitation, raining, etc. Barack Obama once did this in Chicago, long before he was known as a politician. He cultivated sympathy, built trust, and eventually reaped victory.

Sadly, in Indonesia, no political party has seriously pursued this path. None are competing to demonstrate selfless dedication. Instead, the competition is in plastering billboards, distributing food packages, and scattering promises. The toll road to power remains crowded, while the small road to public service is left deserted, dusty, and full of potholes.

This satire is not merely a jab—it is a mirror. If politics continues to be treated as a toll business, the public will remain mere road users, paying dearly without ever reaching the destination of prosperity.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SUNYI DI TENGAH REPUBLIK

-
Image
  SEBUAH CERPEN SPIRITUAL SEP 2025 #SoegengPriyono #SunyiDiRepublik #IgniteHope Dalam Sunyi Aku Menemui-Nya Di antara riuh doa yang terucap,  aku memilih diam yang dalam.  Bukan karena tak tahu jalan,  tapi karena jalan itu telah menjadi aku.  Aku bukan hamba yang mencari,  aku adalah pencarian itu sendiri.  Dalam denyut nadiku,  ada nama-Nya yang tak pernah padam.  Syariat kutemui di gerak,  tapi makna kutemui di batin.  Salat bukan sekadar rukuk dan sujud,  melainkan tenggelam dalam cahaya yang menyatu.  Aku bukan langit, bukan bumi,  aku adalah titik di mana keduanya bertemu.  Di sana, aku lenyap,  dan Tuhan menjadi aku yang sejati . PROLOG Aku ingin bercerita sebuah kisah kontemplatif yang menggambarkan bagaimana seorang tokoh spiritual radikal hadir dan bertindak di tengah hiruk-pikuk politik, media sosial, dan pencarian makna zaman modern.  Di tengah suasana politik Indonesia yang kompleks—dengan ...
Read more

Jejak Imlek di Benteng Heritage

-
  1 Maret 2026 kemarin, kami mendapat kehormatan diundang oleh Bapak Udaya Halim, pendiri sekaligus ketua Yayasan Benteng Heritage, dalam perayaan Imlek. Acara ini bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah perjalanan menelusuri jejak sejarah panjang komunitas Tionghoa di Tangerang. Sejarah Awal    Pada abad ke-14. para pendatang dari daratan Tiongkok mulai tiba di tepi Sungai Cisadane, melalui pelabuhan Teluk Naga. Lokasi yang kini menjadi bagian dari Kota Tangerang, tempat berdirinya Museum Boen Teck Bio dan Roemah Burung, sudah menjadi titik pertemuan budaya sejak ratusan tahun lalu. Konteks Nusantara    Flashback sedikit ke abad ke-14 itu adalah masa transisi besar di Nusantara. Saat Kubilai Khan mengirim pasukan Tartar ke Jawa Timur untuk menghukum Kertanegara, yang ironisnya sudah wafat dibunuh Jayakatwang. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, memanfaatkan momentum kedatangan pasukan Monggol ini. Bersama para ksatria legendaris seperti Ario Ronggolawe, Semi, Kuti...
Read more

BUMN, Pekerjaan, dan ROI Kekuasaan

-
Image
  Saudaraku, mencari pekerjaan di negeri ini tidak pernah mudah. Skill terbatas, pengalaman minim, dan persaingan yang begitu padat membuat banyak orang merasa tersisih. Bayangkan, setiap tahun Indonesia melahirkan 700–800 ribu sarjana baru. Fresh graduates terutama harus berjuang keras, sementara profesional berpengalaman tetap menghadapi jalan terjal bila credential mereka tidak sesuai dengan posisi yang diincar. “Salah satu jalan yang dianggap menggiurkan adalah melamar ke BUMN. Konon, no offence, kultur budaya BUMN mirip birokrasi pegawai negeri, sehingga credential dari pegawai swasta yang minimpun bisa mendapatkan perhatian extra disitu. Ada pepatah lama mengatakan, " in the land of the blind, a one-eyed man is king ". Alternatif lain, tentu saja, adalah masuk ke partai politik—di mana prasyarat pendidikan dan pengalaman kerja praktis tidak menjadi hambatan. Bagi profesional swasta tingkat menengah yang kesulitan bersaing di pasar naker, peluang menggiurkan adalah mengi...
Read more