Probono Publico

 

Menjadi politisi di Indonesia ibarat masuk ke gerbang tol tanpa perlu kartu identitas, tanpa SIM, bahkan tanpa tahu cara mengemudi. Begitu masuk, semua kendaraan melaju mulus menuju kekuasaan. Tidak ada pemeriksaan ijazah, tidak ada tes pengalaman kerja, apalagi surat rekomendasi dari atasan. Yang penting ada “kendaraan” politik, maka palang pintu otomatis terbuka.

Di negeri ini, syarat masuk partai politik bukanlah soal kapasitas intelektual atau idealisme membela kepentingan publik. Syaratnya lebih mirip transaksi di loket parkir: ada harga, ada karcis, baru bisa lewat. Lah, perizinan saja sudah jadi ladang bisnis basah, apalagi tiket menuju kursi kekuasaan. Publik pun sudah mafhum, tidak perlu marah, karena ini sudah rahasia umum.

Bagi pencari kerja yang lelah bersaing di pasar tenaga kerja, menjadi anggota parpol adalah jalur alternatif yang menggiurkan. Tidak perlu CV panjang, cukup punya “relasi” dan “modal” yang tepat. Pengurus partai pun sadar betul: semakin banyak yang ingin masuk, semakin besar pula peluang untuk mengelola pintu tol politik ini sebagai bisnis.

Maka tidak heran bila kualitas sebagian besar anggota legislatif masih jauh dari memadai. Bagaimana mau merancang aturan publik jika tidak pernah belajar tata kelola publik? Bagaimana mau bicara kepentingan rakyat jika yang dipahami hanya kepentingan kelompok? Jadilah undang-undang yang lebih mirip brosur iklan: penuh jargon, minim substansi.

Padahal ada satu jalan lain yang lebih mulia: Probono Publico. Bekerja gratis untuk kepentingan publik, membangun rekam jejak pelayanan di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, kebersihan, pelatihan, dan masih banyak lagi. Barack Obama pernah melakukannya di Chicago, jauh sebelum dikenal sebagai politisi. Ia menanam simpati, membangun kepercayaan, hingga akhirnya menuai kemenangan.

Sayangnya, di Indonesia belum ada partai politik yang serius menggarap jalur ini. Tidak ada yang berlomba-lomba menunjukkan pengabdian tanpa pamrih. Yang ada justru lomba memasang baliho, lomba membagi sembako, lomba menebar janji. Jalan tol menuju kekuasaan tetap ramai, sementara jalan kecil menuju pengabdian publik dibiarkan sepi, berdebu, dan penuh lubang.

Satire ini bukan sekadar sindiran, melainkan cermin. Jika politik terus diperlakukan sebagai bisnis tol, maka publik hanya akan jadi pengguna jalan yang membayar mahal, tanpa pernah sampai ke tujuan kesejahteraan, dan keadilan.