Demokrasi Wanipiro

 

Soegeng Priyono

Pendahuluan

Demokrasi, dalam pengertian ideal, adalah sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ia seharusnya menjadi jalan menuju masyarakat beradab, adil, dan sejahtera. Namun di Indonesia, sebagian besar masyarakat non-partisan kini merasakan demokrasi bukan lagi sebagai sarana luhur, melainkan sebagai arena transaksi. Istilah yang paling tepat untuk menggambarkan fenomena ini adalah “Demokrasi Wanipiro”.

“Wanipiro” berasal dari ungkapan Jawa yang berarti “berani bayar berapa?”. Sebuah pertanyaan yang mencerminkan mentalitas transaksional, di mana keberanian dan kesempatan politik ditentukan bukan oleh gagasan, visi, atau integritas, melainkan oleh seberapa besar modal yang siap digelontorkan.

Demokrasi sebagai Topeng

Ironisnya, demokrasi di Indonesia sering tampil sebagai topeng populer. Ia hadir dalam berbagai versi: demokrasi prosedural, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, hingga demokrasi elektoral. Namun di balik semua istilah itu, praktik yang paling terasa adalah demokrasi ala Wanipiro.

Alih-alih menjadi mekanisme untuk melahirkan pemimpin berintegritas, demokrasi berubah menjadi pasar politik. Di pasar ini, suara rakyat diperlakukan sebagai komoditas, sementara kursi kekuasaan menjadi barang dagangan.

Mengapa Disebut Wanipiro?

Jawabannya sederhana: karena siapa pun yang ingin tampil sebagai penguasa, baik di tingkat daerah maupun pusat, ditentukan bukan oleh kualitas kemampuan, pengalaman, atau visi masa depan. Yang menentukan adalah modal finansial.

• Visi dan misi sering kali hanya menjadi dokumen formalitas.
• Integritas dan rekam jejak dianggap sekunder.
• Kepentingan bangsa mudah tergeser oleh kepentingan pribadi dan kelompok.

Begitu seseorang berhasil menduduki kursi kekuasaan, logika bisnis segera bekerja: bagaimana caranya mendapatkan return on investment secepat dan sebesar mungkin. Jalan pintas yang paling sering ditempuh adalah korupsi.

Korupsi sebagai ROI

Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bagian dari kalkulasi bisnis politik. Uang publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dianggap sebagai “aset tak bertuan” sebelum masuk ke kas negara. Maka, ia menjadi sasaran empuk untuk dikuras demi menutup biaya politik yang sudah dikeluarkan.

Fenomena ini melahirkan lingkaran setan:

1. Modal besar untuk masuk politik.
2. Korupsi untuk mengembalikan modal.
3. Korupsi berlanjut untuk memperbesar modal berikutnya.
4. Rakyat tetap menjadi penonton yang dirugikan.

Parpol sebagai Bandar Wanipiro

Siapa bandar dalam permainan ini? Jawabannya jelas: partai politik.

Partai politik di Indonesia berfungsi layaknya korporasi. Mereka memiliki “pemilik” sekaligus eksekutif, mengatur strategi, dan menentukan siapa yang boleh masuk gelanggang. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi anggota DPR atau kepala daerah tanpa dukungan partai politik.

Produk dagangan parpol adalah:

• Suara voters yang dikemas dalam kampanye.
• Political vehicle untuk mengantarkan kandidat ke kursi kekuasaan.
• Branding politik agar kandidat tampak layak jual.
• Dukungan politik bila ada masalah di kemudian hari.

Namun kepentingan parpol sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan rakyat. Ada Big Disconnect antara aspirasi masyarakat dengan agenda partai.

Demokrasi yang Terputus dari Rakyat

Disconnect ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan publik. Banyak keputusan politik yang lebih mengutamakan kepentingan elite partai daripada kebutuhan riil masyarakat.

Contoh nyata:

• UU yang kontroversial lahir bukan karena aspirasi rakyat, melainkan karena kepentingan oligarki.
• Proyek infrastruktur sering lebih berorientasi pada keuntungan kontraktor dan elite politik daripada kesejahteraan rakyat.
• Program bantuan sosial kadang dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Akibatnya, rakyat merasa demokrasi hanya menjadi panggung sandiwara. Mereka diminta hadir setiap lima tahun untuk memilih, tetapi setelah itu suara mereka hilang ditelan kepentingan elite.

Skandinavia sebagai Cermin

Apakah ada jalan keluar? Tentu ada. Salah satu rujukan yang sering disebut adalah sistem demokrasi di Skandinavia.

Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark dikenal memiliki demokrasi yang sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat. Beberapa ciri khasnya:

• Pendanaan politik yang transparan dan diawasi ketat.
• Partai politik yang akuntabel serta tidak dikuasai oleh oligarki.
• Budaya egalitarian yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
• Sistem kesejahteraan sosial yang kuat, sehingga rakyat benar-benar merasakan manfaat demokrasi.

Jika Indonesia mampu meniru sebagian dari praktik tersebut, demokrasi bisa kembali ke jalurnya: sebagai sarana membangun masyarakat beradab, adil, dan sejahtera.

Refleksi Satir

Bayangkan demokrasi Indonesia sebagai sebuah kapal besar. Bukan kapal pinisi, bukan kapal perang modern, melainkan kapal dengan kepala naga di haluannya. Kapal ini berlayar di lautan global, tetapi setiap layar dan tali-temali dikendalikan oleh logika Wanipiro.

Nahkoda kapal bukan dipilih karena keahliannya mengarungi badai, melainkan karena ia mampu membayar tiket masuk ke kursi kemudi. Awak kapal sibuk menghitung keuntungan pribadi, sementara penumpang hanya bisa berharap kapal tidak karam.

Pertanyaannya: apakah kita ingin terus berlayar dengan kapal Wanipiro, atau berani membangun kapal baru yang lebih adil dan beradab?

Penutup

Demokrasi Wanipiro adalah cermin satir dari kondisi politik Indonesia saat ini. Ia menunjukkan bagaimana demokrasi bisa tereduksi menjadi sekadar transaksi, bagaimana partai politik berperan sebagai bandar, dan bagaimana rakyat sering kali terpinggirkan.

Namun satir ini bukan sekadar keluhan. Ia adalah peringatan sekaligus ajakan. Jika sistem tidak segera diperbaiki, Indonesia akan terus berputar-putar di lautan janji tanpa pernah berlabuh di pelabuhan keadilan.

Solusinya bukan sekadar mengganti wajah-wajah politik, melainkan membenahi sistem secara menyeluruh. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian moral harus menjadi fondasi. Tanpa itu, demokrasi akan tetap menjadi Wanipiro—demokrasi yang hanya bertanya: “Berani bayar berapa?”