Negara, Militer, MBG, dan Krisis Berpikir Strategis

 

Tommy Tamtomo.

Diskursus mengenai relasi antara militer dan pemerintahan sipil sesungguhnya bukan sekadar soal siapa yang lebih layak memimpin sebuah negara. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: jenis nalar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengelola bangsa modern yang sangat kompleks?

Militer dibangun di atas command, discipline, obedience, chain of command, dan speed of execution. Dalam perang, kualitas-kualitas ini bersifat eksistensial. Keputusan yang lambat atau ambigu dapat berujung pada kekalahan.

Negara modern bukan medan tempur

Negara adalah sistem kompleks yang harus melayani spektrum kebutuhan manusia yang amat luas: bayi yang membutuhkan imunisasi, anak yang membutuhkan pendidikan, petani yang bergantung pada stabilitas pangan, masyarakat urban yang memerlukan transportasi, lansia yang membutuhkan healthcare, hingga dunia usaha yang menuntut kepastian regulasi.

Mengelola semuanya membutuhkan sesuatu yang jauh melampaui command.

Ia membutuhkan systems thinking.

Carl von Clausewitz pernah menulis bahwa perang adalah the continuation of politics by other means. Maknanya sering disalahpahami. Clausewitz justru mengingatkan bahwa bahkan perang sekalipun harus tunduk pada tujuan politik yang lebih besar. Militer idealnya adalah instrumen negara, bukan pengganti akal kenegaraan.

Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menjelaskan pentingnya objective civilian control: militer profesional harus kuat dalam domain pertahanan, tetapi tetap berada di bawah otoritas sipil yang memahami grand strategy negara.

Problem muncul ketika logika tactical command dibawa mentah-mentah ke ranah governance.

Di sinilah kita dapat membaca kegaduhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara moral, sulit menolak ide memberi makan anak-anak sekolah. Tidak ada bangsa waras yang menolak peningkatan gizi generasi mudanya. Bahkan secara teori pembangunan manusia, investasi nutrisi dini memiliki return jangka panjang yang sangat besar terhadap produktivitas nasional. Program MBG menargetkan puluhan juta penerima dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah. 

Tetapi justru skala masif itulah yang menuntut desain institusional yang nyaris tanpa cacat.

Supply chain pangan, cold chain, food safety, vendor governance, procurement integrity, audit trail, geographic equity, anti-leakage mechanism, hingga monitoring real-time harus bekerja sebagai satu ekosistem.

Dan di sinilah masalah mulai terlihat.

Publik menyaksikan MBG berjalan dengan pola yang sering tampak amburadul: dapur yang belum siap, quality control yang tidak seragam, insiden keracunan makanan di berbagai wilayah, kebingungan distribusi, hingga tata kelola SPPG yang dipertanyakan. Bahkan dashboard resmi menunjukkan puluhan ribu satuan pendidikan terlibat—suatu skala operasi yang luar biasa kompleks. 

Lebih serius lagi, penegak hukum kini menetapkan sejumlah tersangka korupsi dalam tata kelola MBG, termasuk berbagai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dan pihak swasta yang diduga memperjualbelikan titik dapur SPPG. Sedikitnya enam tersangka telah ditetapkan, termasuk mantan Kepala BGN dan para wakilnya. 

Di titik ini, persoalannya tidak lagi sekadar teknis.

Ia menjadi cermin dari sebuah krisis berpikir strategis.

Program publik raksasa tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat mobilisasi nasional atau retorika heroik. Kebijakan berskala raksasa membutuhkan apa yang dalam teori sistem disebut institutional resilience—kemampuan institusi untuk menahan stress, resist terhadap korupsi, dan mengoreksi error secara cepat.

Seorang komandan lapangan bertanya:

Bagaimana mengeksekusi misi hari ini?

Seorang negarawan bertanya:

Apakah sistem ini sustainable secara fiskal, administratif, dan politik lima sampai dua puluh tahun ke depan?

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.

Max Weber menjelaskan bahwa negara modern bertahan bukan karena karisma individu semata, melainkan karena institusi legal-rational yang kuat. Ketika institusi lemah, program sebaik apa pun menjadi rentan terhadap patronase, rent-seeking, dan moral hazard.

Inilah mengapa negara besar modern menempatkan governance di atas personal command.

United States memiliki militer terkuat di dunia, tetapi kontrol akhir tetap berada pada sistem sipil-konstitusional. China, dengan model politik berbeda, juga memahami bahwa pengelolaan negara menuntut bureaucratic capacity yang sangat tinggi.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah pemimpin berasal dari militer atau sipil.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

mampukah seorang pemimpin berevolusi dari operator taktis menjadi arsitek strategis?

Bangsa modern membutuhkan sintesis tiga kualitas sekaligus: security mindset, economic literacy, dan humanistic wisdom.

Tanpa economic literacy, program populis dapat berubah menjadi beban fiskal.

Tanpa institutional literacy, program mulia dapat berubah menjadi ladang rente.

Tanpa humility (kerendahan hati), kritik dianggap ancaman, padahal sering kali merupakan early warning system.

Negara bukan batalyon

Rakyat bukan pasukan yang cukup digerakkan oleh perintah.

Bangsa adalah ekosistem hidup yang kompleks, non-linear, dan penuh unintended consequences.

Dan mungkin di sanalah perbedaan antara seorang operator kekuasaan dan seorang negarawan sejati mulai terlihat.