Ketika Vox Populi Kehilangan Suaranya
Pemilu 2024 lalu meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Gibran dimajukan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto—sebuah langkah yang menegaskan betapa besar pengaruh Presiden Joko Widodo dalam percaturan politik nasional. Pada papan catur politik tingkat tertinggi, setiap langkah adalah kalkulasi: give and take. Jika satu kepentingan dipenuhi, maka ada balasan yang dijanjikan.
Barisan konsultan politik, buzzer, aparat sipil, militer, hingga kepolisian tampak terorkestrasi rapi. Tidak mengherankan, sejak detik pencoblosan hingga penghitungan cepat dan final count, hasilnya tampil massif, meyakinkan, dan sejalan dengan prediksi lembaga survei. Pertanyaannya, kok bisa tepat sekali? Apakah metode dan sampling mereka identik? Atau ada sesuatu yang tak kasat mata bekerja di balik layar? Entah.
Mantra yang Hilang
Dulu, adagium Vox Populi Vox Dei—suara rakyat adalah suara Tuhan—menjadi mantra sakral demokrasi. Kini, kesaktiannya seakan lenyap. Rakyat tidak lagi percaya bahwa suara mereka benar-benar menentukan arah bangsa. Yang tersisa hanyalah ritual lima tahunan, sebuah upacara besar yang tampak penuh aturan dan prosedur, namun kehilangan roh keadilan dan integritas.
Ongkos Demokrasi yang Mahal
Ironisnya, ongkos yang harus ditanggung negara demi menjalankan prosedur pemilu begitu luar biasa besar. Semua dibayar dengan uang publik. Di permukaan, tampak ada semangat fairness, ada aturan yang diikuti. Tetapi di balik itu, esensi demokrasi—niat membangun kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera—perlahan terkikis.
Demokrasi berubah menjadi pesta formalitas, bukan lagi wadah aspirasi. Rakyat hadir sebagai penonton, bukan aktor utama
Cermin Kehidupan Berbangsa
Pemilu seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya: kepercayaan justru terkikis. Ketika suara rakyat kehilangan makna, ketika ongkos demokrasi hanya menghasilkan legitimasi prosedural, maka bangsa ini sedang berjalan di atas panggung sandiwara politik.
Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang atau kalah, melainkan: apakah kita masih percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan? Atau, apakah kita sudah rela menjadikan demokrasi sekadar upacara tanpa jiwa?

Comments
Post a Comment