Uang Publik, Pajak, dan Korupsi

-

 


oleh Soegeng Priyono

Bayangkan sejenak: setiap rupiah yang kita bayarkan sebagai pajak, setiap potongan kecil dari gaji, setiap biaya administrasi yang terasa sepele—semuanya masuk ke kas negara. Idealnya, uang itu kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan publik yang efisien: jalan yang mulus, sekolah yang layak, rumah sakit yang terjangkau. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai sadar bahwa uang publik itu sering kali justru menjadi bahan bakar bagi pesta pora para pejabat korup dan koruptor.

Mereka menumpuk harta, berfoya-foya, dan memainkan politik uang. Tidak mungkin semua itu berasal dari kerja keras pribadi. Mustahil. Sumbernya jelas: kas publik. Akibatnya, ongkos birokrasi pemerintahan menjadi boros, jauh dari efisien. Sistem yang seharusnya melayani rakyat, malah melayani kerakusan.

Ironisnya, ketika kebocoran semakin besar, pemerintah justru berancang-ancang meningkatkan pajak. Seolah-olah kontribusi rakyat yang sudah taat membayar sesuai ketentuan masih dianggap kurang. Padahal, di sisi lain, banyak pejabat dan koruptor yang justru bermain mata dengan petugas pajak agar bisa menghindar dari kewajiban mereka. Mereka yang paling kaya, paling berkuasa, justru paling lihai mencari celah untuk tidak membayar pajak. Hasilnya? Pendapatan negara berkurang, sementara beban rakyat semakin berat.

Di tengah ketidakadilan ini, rakyat biasa yang taat pajak hanya bisa mengeluh. Mereka menulis, bersuara, mencoba menyampaikan keresahan. Namun suara itu sering dianggap angin lalu. Para penguasa, yang memegang kendali kebijakan, sibuk mencari cara agar tetap bisa menikmati manisnya mencuri dari kas publik. Mereka pandai menyusun narasi, pandai menutup jejak, pandai mengalihkan perhatian. Dan rakyat? Lagi-lagi hanya bisa menonton permainan yang sama berulang kali.

Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan rakyat harus terus membayar ongkos keborosan birokrasi, sementara mereka yang berkuasa bebas dari kewajiban? Sampai kapan suara rakyat dianggap sekadar gumaman yang bisa diabaikan?

Podcast ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah ajakan untuk membuka mata. Bahwa uang publik bukan milik pejabat, bukan milik koruptor, melainkan milik rakyat. Bahwa pajak bukan sekadar angka di slip gaji, melainkan amanah yang harus dijaga. Dan bahwa ketidakadilan fiskal ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi tradisi.

Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin. Demokrasi adalah soal menjaga agar uang publik benar-benar kembali kepada publik. Dan itu hanya mungkin jika rakyat tidak berhenti bersuara, tidak berhenti menulis, tidak berhenti mengingatkan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SUNYI DI TENGAH REPUBLIK

-
Image
  SEBUAH CERPEN SPIRITUAL SEP 2025 #SoegengPriyono #SunyiDiRepublik #IgniteHope Dalam Sunyi Aku Menemui-Nya Di antara riuh doa yang terucap,  aku memilih diam yang dalam.  Bukan karena tak tahu jalan,  tapi karena jalan itu telah menjadi aku.  Aku bukan hamba yang mencari,  aku adalah pencarian itu sendiri.  Dalam denyut nadiku,  ada nama-Nya yang tak pernah padam.  Syariat kutemui di gerak,  tapi makna kutemui di batin.  Salat bukan sekadar rukuk dan sujud,  melainkan tenggelam dalam cahaya yang menyatu.  Aku bukan langit, bukan bumi,  aku adalah titik di mana keduanya bertemu.  Di sana, aku lenyap,  dan Tuhan menjadi aku yang sejati . PROLOG Aku ingin bercerita sebuah kisah kontemplatif yang menggambarkan bagaimana seorang tokoh spiritual radikal hadir dan bertindak di tengah hiruk-pikuk politik, media sosial, dan pencarian makna zaman modern.  Di tengah suasana politik Indonesia yang kompleks—dengan ...
Read more

Jejak Imlek di Benteng Heritage

-
  1 Maret 2026 kemarin, kami mendapat kehormatan diundang oleh Bapak Udaya Halim, pendiri sekaligus ketua Yayasan Benteng Heritage, dalam perayaan Imlek. Acara ini bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah perjalanan menelusuri jejak sejarah panjang komunitas Tionghoa di Tangerang. Sejarah Awal    Pada abad ke-14. para pendatang dari daratan Tiongkok mulai tiba di tepi Sungai Cisadane, melalui pelabuhan Teluk Naga. Lokasi yang kini menjadi bagian dari Kota Tangerang, tempat berdirinya Museum Boen Teck Bio dan Roemah Burung, sudah menjadi titik pertemuan budaya sejak ratusan tahun lalu. Konteks Nusantara    Flashback sedikit ke abad ke-14 itu adalah masa transisi besar di Nusantara. Saat Kubilai Khan mengirim pasukan Tartar ke Jawa Timur untuk menghukum Kertanegara, yang ironisnya sudah wafat dibunuh Jayakatwang. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, memanfaatkan momentum kedatangan pasukan Monggol ini. Bersama para ksatria legendaris seperti Ario Ronggolawe, Semi, Kuti...
Read more

BUMN, Pekerjaan, dan ROI Kekuasaan

-
Image
  Saudaraku, mencari pekerjaan di negeri ini tidak pernah mudah. Skill terbatas, pengalaman minim, dan persaingan yang begitu padat membuat banyak orang merasa tersisih. Bayangkan, setiap tahun Indonesia melahirkan 700–800 ribu sarjana baru. Fresh graduates terutama harus berjuang keras, sementara profesional berpengalaman tetap menghadapi jalan terjal bila credential mereka tidak sesuai dengan posisi yang diincar. “Salah satu jalan yang dianggap menggiurkan adalah melamar ke BUMN. Konon, no offence, kultur budaya BUMN mirip birokrasi pegawai negeri, sehingga credential dari pegawai swasta yang minimpun bisa mendapatkan perhatian extra disitu. Ada pepatah lama mengatakan, " in the land of the blind, a one-eyed man is king ". Alternatif lain, tentu saja, adalah masuk ke partai politik—di mana prasyarat pendidikan dan pengalaman kerja praktis tidak menjadi hambatan. Bagi profesional swasta tingkat menengah yang kesulitan bersaing di pasar naker, peluang menggiurkan adalah mengi...
Read more